banner 728x250

Desa Patila di Wajo Diduga Tabrak SKB 3 Menteri Terkait Biaya PTSL

Sulselta
banner 120x600
banner 468x60

WAJO — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017.

Aturan yang mengatur bahwa biaya program PTSL yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

banner 325x300

Hal ini pernah disampaikan menteri ATR, Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu (22/2/2019).

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan, dengan ketentuan pada peraturan 3 menteri.

Keputusan beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017, yakni Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017 dikategorikan sesuai wilayah:

Untuk daerah Sulawesi Selatan, bersama daerah lain yang masuk kategori III, yakni Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, sesuai SKB, yakni sebesar Rp 250.000.

Desa Patila, kabupaten Wajo, yang masuk dalam lingkup kategori III ternyata memberikan beban kepada warga secara bertingkat, mulai dari Rp 500.000 hingga Rp. 750.000.

Hal ini diketahui saat beberapa warga yang mendatangi pemilik Rumah Aspirasi Desa Patila, Muh. Amsyahar, SH beberapa bulan terakhir

Puluhan warga desa Patila ini mengadukan lantaran beberapa diantaranya belum menerima sertifikat, sementara biaya sertifikat telah dibayarkan sejak 2019.

Pengaduan warga yang diterima langsung Amsyahar kemudian ditindaklanjuti ke Polres Wajo pada 27 Mei 2021 tentang dugaan terjadinya pemerasan dan pungutan liar dalam pembuatan sertifikat Prona PTSL sebagaimana yang di maksud pada pasal 368 KUHPidana dan atau pasal 374 subs pasal 378 lebih subs pasal 372 KUHPidana.

Informasi terakhir diketahui bahwa Polres Wajo dalam waktu dekat ini akan melakukan penyelidikan lanjutan. Hal ini disampaikan Amsyahar (27/6/2021) yang mengaku telah menerima pesan langsung bahwa dalam minggu ini akan dilakukan gelar perkara.

Sebelumnya, kepala desa Patila saat dikonfirmasi awak media menolak dikatakan pungli. Dirinya mengatakan jika pembayaran sudah disepakati warga saat rapat sebelum memproses dokumen PTSL. (Tim)

banner 325x300