Gubernur Tegaskan Pelayanan Cepat di Makassar

SULSELTA.CO.ID (Makassar) – Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah meminta semua perizinan dan pelayanan di Kota Makassar harus serba ekspres. Hal ini disampaikan Gubernur usai melantik Penjabat (Pj) Walikota Makassar, M. Iqbal Suhaeb di Balai Kota Makassar, Senin (13/5/2019).

“Ini 14 hari pak, masih lama kalau saya lebih cepat lebih baik. Jadi bayangkan kita mau bayar loh, tapi susahnya urus ke sini ke sana. Saya ingin sampaikan proses yang panjang cenderung ada sesuatu. Supaya terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, supaya ini disimpelkan, tapi kuncinya satu, sinergi harus dibangun,” tegas Nurdin Abdullah.

Percepatan pelayanan termasuk dalam hal perizinan sesuai dengan prinsip Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Prof. HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

“Kalau bisa dipercepat kenapa harus dipersulit. Kalau bisa satu Minggu kenapa harus satu bulan, kalau bisa satu hari kenapa harus satu Minggu, kalau bisa satu jam kenapa harus satu hari,” kata Prof. HM  Nurdin Abdullah dalam setiap sambutannya selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel.

Hal tersebut kembali dilontarkannya pasca melakukan peninjauan lapangan di pusat pelayanan PTSP dan pengambilan izin dan SKRD di Balaikota Makassar.

Menurut Nurdin Abdullah, pelayanan di tempat tersebut cukup bagus hanya saja dinilai masih terlalu lama waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin IMB, izin praktek dan lainnya yang masih berkisar 12 hingga 15 hari.

“Ini sekian hari, terus ini sekian hari, kalau saya di Bantaeng lewat dari tiga hari izinnya digratis,” beber Nurdin Abdullah usai melakukan peninjauan langsung.

Menurutnya, hampir semua daerah saat ini berbenah untuk memberikan layanan terbaik, cepat, murah dan akurat.

“Nah kita mau Kota Makassar ini menjadi barometer daerah, masa kalah sama Palopo. Palopo itu mall pelayanannya luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut Nurdin Abdullah menilai, sistem pelayanan Kota Makassar masih ada ego sektoral dari setiap urusan.

“Kalau saya lihat tadi, menurut saya masih ego sektoral. Ini harus disinergikan. Jadi semua urusan-urusan, semuanya harus ada disini,” pungkas Nurdin Abdullah. (Hms/Redaksi)