SULSELTA.CO.ID (Makassar) — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka secara resmi Jambore Inovasi Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan penandantanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (25/4/2019).
Jambore ini merupakan ajang apresiasi pencapaian keberhasilan inovasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jambore ini dihadirkan sebagai momentum mewujudkan gerakan “One Agency One Innovation” sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian pelayanan publik berkualitas.
Selain itu dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan inovasi pelayanan publik dan memotivasi OPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota menciptakan Inovasi Baru yang berkelanjutan guna mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Wagub menyampaikan Jambore ini sebagai bukti keterbukaan Pemprov Sulsel dengan perkembangan yang ada. Utamanya di era digital saat ini.
“Sekarang era digital pelayanan publik, mau tidak mau harus dihadapi,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Pemprov Sulsel diakui siap berkolaborasi dan bersinergi. Termasuk dengan belajar dari beberapa daerah terbaik di Indonesia.
Pemprov Sulsel sendiri memiliki roadmap untuk membangun sistem yang mempermudah segala urusan pemerintahan.
Wagub mengaku Pemprov terus melakukan perbaikan pelayanan dan meminimalisir kendala yang ada. Diharapkan inovasi terbaik nantinya dapat diaplikasikan dengan baik, termasuk terkait penganggaran dalam APBD.
“Ini bagaimana, sistem ini membuat pelayanan kita menjadi terbaik,” sebutya.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Menpan-RB, Prof Diah Natalisa menyebutkan peningkatan pelayanan publik harus dilakukan.
“Pelayanan publik tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, perlu dilakukan terobosan,” ujarnya.
Kegiatan utama acara ini yakni Penandatanganan DEKLARASI “One Agency One Innovation” dilakukan oleh Gubernur, Pimpinan Daerah dan OPD untuk menjadikan Inovasi Pelayanan Publik sebagai Budaya Kerja ASN di Sulawesi Selatan. Usai penandatanganan Gubernur juga menyerahan Piagam Penghargaan kepada 20 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulsel Tahun 2018 dan 29 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulsel Tahun 2019.
Sementara, penandatanganan MoU tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik ditandatangani langsung secara digital oleh Kepala BSSN, Djoko Setiadi dan Gubernur Sulsel, HM. Nurdin Abdullah. MoU ini merupakan landasan berbagai kerja sama penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemprov Sulsel melalui pemanfaatan sertifikat elektronik.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Rinaldy dengan 25 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Pemprov Sulsel. Kerja sama ini merupakan tekad bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan transparan melalui pemanfaatan sertifikat elektronik.
“Salah satu prioritas BSSN dalam membangun keamanan siber adalah melakukan kemitraan nasional dan internasional. Kerjasama antara BSSN dan Pemprov Sulsel hari ini merupakan salah satu perwujudan prioritas tersebut,” kata Gubernur Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
“Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh dalam mewujudkan hubungan kerja sama yang efisien dan efektif untuk memperoleh manfaat optimal terkait peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik,” ungkapnya.
Hadir dalam acara tersebut Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB RI, Prof. Diah Natalisa, unsur Kementerian/Lembaga terkait, Region Sulawesi, Lembaga Donor, Mitra Pembangunan, CSO dan Media tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota, Gubernur Sulsel, Wakil Gubernur Jawa Timur, seluruh Bupati dan Wakil Bupati se-Sulsel.
Dalam acara ini ditampilkan Galery Inovasi pelayanan publik yang memamerkan produk-produk, booklet, lefleat tentang Inovasi Pelayanan Publik. Sebanyak 17 peserta pameran yang berasal dari 4 lembaga mitra pembangunan, 4 OPD provinsi dan 9 Kabupaten/kota memamerkan produk inovasinya.
Ada juga Kelas Inovasi yang menyediakan kelas Workshop inovasi pelayanan publik. Bagi peserta/innovator pemula dapat memperoleh pengetahuan tentang inovasi pelayanan publik dan cara pendokumentasiannya.
Acara ini juga diisi dengan Talk Show, dengan tema Dukungan Kebijakan Pemerintah terhadap Inovasi Pelayanan Publik dan Strategi Replikasi dengan Narasumber Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB RI, Gubernur Sulsel dan Gubernur Jawa Timur, Bupati Luwu Utara, Bupati Banyuwangi, Bupati Teluk Bintuni. (Hms/Redaksi)
